Kapitalisme, Katastrofi Ekonomi, dan Isu Kesejahteraan

Apa yang ditakutkan orang-orang atas katastrofi global: krisis finansial, tumbangnya ‘global coorporation’, meningkatnya ‘illegal trading’; adalah ketakutan bahwa sistem yang mereka hidupkan,yakni kapitalisme, menemui jalan buntu sementara alternatif lain yang disodorkan belum mampu diuji secara publik. Ketika gejala-gejala katastrofi terjadi, beberapa model baru ekonomi di luar kapitalisme ditawarkan sebagai substitusi. Apakah kapitalisme –yang berakar pada liberalisme- harus ditolak saat gejala katastrofi global muncul? Lebih khusus, apakah sosialisme mesti ditawarkan ketika krisis finansial Amerika mendominasi perbincangan global?

Salah satu ‘logical fallacies’ (kesesatan logis) yang umum digunakan orang untuk membuktikan satu teori benar adalah dengan membuktikan teori lain salah. Secara hipotetis, bayangkan ada dua teori A dan B. ‘Logical fallacy’ terjadi ketika teori A salah (dinegasi), lantas teori B menjadi benar (diafirmasi). Krisis Amerika diasosiasikan sebagai kegagalan kapitalisme (dan liberalisme), kegagalan yang diartikan sebagai pembuktian bahwa sosialisme adalah yang benar. Padahal, bila A salah, bukan berarti B benar. Bisa jadi C, D, E, atau yang lainnya yang benar. Bukan berarti, bila kapitalisme gagal, maka tesis sosialisme menjadi benar. ‘Logical fallacy’ seperti ini dipergunakan orang untuk menyusupkan gagasan tertentu: sosialisme, syariat Islam, dsb. Padahal, ia tidak meneguhkan yang lainnya benar.

‘Logical fallacy’ lainnya adalah peneguhan ‘accident’ untuk membuktikan ‘antecedent’. Krisis finansial, kegagalan pasar merespon harga, adalah ‘accident’ untuk suatu gejala tertentu. Sayangnya, secara implikatif, ‘accident’ tidak mampu menjelaskan ‘antecedent’. Akibat tidak bisa meneguhkan sebab. Oleh karena itu, konklusi bahwa kapitalisme gagal total tidak bisa dibenarkan melalui peneguhan ‘accident’ berupa krisis finansial. Lantas, ukuran apa yang digunakan untuk menilai kapitalisme (dan dalam level tertentu berarti juga liberalisme) gagal? Umumnya, isu kesejahteraan adalah parameter itu.

Model dominan dalam ekonomi adalah individu berupaya sebaik-baiknya memuaskan preferensi mereka. Model ini menempatkan manusia sebagai rational being, bukan rasional dalam pencapaian akhirnya (end pursued) melainkan rasional dalam kalkulasi cara-cara memenuhi capaian itu.[1] Proponen untuk pengertian ini adalah Hume, yang meyakini rasio sebagai budak dari hasrat. Umumnya sebuah gagasan dimunculkan untuk melayani pencapaian sesuatu, ‘telos’ (tujuan) itu adalah yang dihasratkan terpenuhi. Metode dalam sains dan filsafat juga bekerja dalam pengertian ini: dimaksudkan untuk sesuatu yang lainnya. Kapitalisme, dengan demikian, mempunyai ‘telos’ tertentu: ‘invisible hand’, titik equilibrium, bahkan keadilan. Meskipun, tidak ada jaminan bahwa ‘telos’ itu akan tercapai. Pendekatan ekonomi yang menempatkan manusia sebagai ‘rational being’ tidak mengabaikan pemahaman bahwa ‘the end pursued’ utopis, asalkan distribusi pilihan yang rasional bisa maksimal diupayakan. Inilah karakteristik ‘rational choice model’.

Ukuran yang seringkali digunakan untuk mengevaluasi suatu model ‘political economy’ adalah isu kesejahteraan. Bila tidak mampu merespon positif isu kesejahteraan, maka sebuah sistem mesti ditinggalkan. Kapitalisme memiliki akar –sekaligus wadah- dalam liberalisme. Tesis utama liberalisme adalah: ‘freedom to choose is more important than what is choosen’. Dalam politik, ironi[2] seorang liberal adalah ia bebas memilih namun pilihannya tidak dizinkan mengganggu pilihan orang lain. Sehingga, dalam liberalisme, orang mesti berpegang pada satu kode konstitutif. Bila anda seorang liberal, tentu saja anda harus membiarkan seseorang memilih menjadi milisi religius. Namun sebenarnya, memilih sesuatu (milisi) tidak diizinkan sebab ia akan mengganggu pilihan rasional orang lain. Oleh karenanya, liberalisme mensyaratkan sekularisme. Apapun yang tidak dimungkinkan difalsifikasi secara rasional (misalkan agama) harus dirawat di ruang privat. Kalaupun mau disusupkan ke ruang publik, ia harus disekularisasi, dimungkinkan dinilai salah oleh dialog rasional.

Tesis liberalisme dalam politik berlaku juga dalam ekonomi. Orang bebas memilih sesuatu atas dasar apapun: preferensi, utilitas, maupun value. Kapitalisme sendiri memberikan kemungkinan untuk itu. Persoalannya dengan kesejahteraan adalah: banyak orang tidak mampu memilih atas dasar tingkat kesejahteraan. Seseorang yang menjalankan ibadah puasa misalnya, memilih berpuasa bukan karena tidak bisa memilih untuk makan. Ia berpuasa atas dasar ‘value’ yang diyakininya. Sementara seseorang yang miskin dan tengah kelaparan tidak memiliki pilihan lain selain tidak makan. Amartya Sen membicarakan isu kesejahteraan ini dalam essaynya Capability and Well-Being dengan memperkenalkan term ‘functioning’, ‘capability’, dan ‘value’. “Functionings represent parts of the state of a person – in particular the various things that he or she manages to do or be in leading a life. The capability of a person reflects the alternative combinations of functionings the person can achieve, and from which he or she can choose one collection”.[3] Isu kesejahteraan, demikian, merupakan soal akses. Tesis liberalisme dalam politik mengenai ‘freedom to choose’ mensyaratkan adanya ‘capability’ untuk memilih. Liberalisme politik harus diterjemahkan ke dalam liberalisme ekonomi. Kebebasan memilih presiden dalam pemilu harus berbanding lurus dengan kebebasan untuk memilih makanan hari ini. Untuk isu kesejahteraan ini, keadilan adalah menyediakan akses.

Pustaka:

Davis, John, Alain Marciano dan Jochen Runde (ed.). 2004. Economics and Philosophy (Massachusets: Edward Elgar Publishing)

Hausman Daniel M. (ed.). 2008. The Philosophy of Economics (New York: Cambridge University Press)

Knight, Frank H. What is Truth in Economics?. Journal of Political Economy. Vol.48, No. 1. 1940.

Toulmin, Stephen. 2003. The Uses of Argument (New York: Cambridge University Press)


[1] Shaun P. Hargreaves Heap. Economic Rationality. hlm. 42 dalam John Davis, Alain Marciano dan Jochen Runde (ed.). 2004. Economics and Philosophy (Massachusets: Edward Elgar Publishing)

[2] Secara khusus, Rorty adalah orang yang memperkenalkan istilah ‘public irony’.

[3] Amartya Sen. Capability and Well-Being. Hlm. 271 dalam Daniel M. Hausman (ed.). 2008. The Philosophy of Economics (New York: Cambridge University Press)

About Herdito Sandi Pratama

Dosen Muda Filsafat di Dept. Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia; meminati filsafat ilmu pengetahuan, metodologi, epistemologi, filsafat ekonomi, dan filsafat politik.

Posted on January 3, 2009, in Filsafat. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: